TANJUNG BALAI, DUTAMEDAN.COM – Videotron investasi milik PT Sarang Tawon yang melekat di dinding Kantor Lurah Tanjung Balai (TB) Kota II, Kecamatan Tanjung Balai Selatan ternyata tidak pernah memiliki izin, bahkan tidak pernah bayar pajak reklame yang merupakan sumber Pendapat Asli Daerah (PAD) sama sekali, alias tidak bermanfaat bagi Pemerintah Kota Tanjungbalai.
Terlihat dari banyaknya asas dugaan terhadap Vidiotron yang melekat di dinding kantor kelurah itu. Selain tidak mengantongi izin penyelenggaraan reklame permanen (IPR), yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota sebagai dasar peletakan reklame dengan memperhatikan estetika, edukasi, dan keserasian lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pemkot Tanjung Balai, Siti Fatimah mengatakan, Videotron tersebut dibebaskan pajak pemakaian oleh Pemerintah Kota dikarenakan ada MoU.
“Itu punya rekanan yang berpartisipasi untuk Kota Tanjung Balai, mereka pakai MoU dengan Pemko, mereka membebaskan Pemkot dalam pemakaian dengan timbal balik tidak dikenakan pajak,” kata Siti melalui pesan WhatsAppnya, Kamis (30/11/2023).
MoU tersebut, kata Siti, ditanda tangani oleh pihak perusahaan langsung dengan Pemerintah Kota.
“Yang pegang MoU nya Kominfo. Kalau tidak salah yang tandatangan Pak Wako (Walikota),” ucapnya.
Sementara itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemko Tanjung Balai mengaku belum ada mengeluarkan izin berdirinya papa iklan elektronik itu. Berdasarkan konfirmasi pihak DPMPTSP, Videotron itu berdiri atas MoU Pemerintah Kota.
” Izinnya terkait reklame digital itu tidak ada, tim teknisnya BPKPD sifatnya MoU,” kata Sekretaris DPMPTSP, Bayu Safri Ananda SSTP ketika dikonfirmasi melalui telepon selulernya. (ham)
