TANJUNG BALAI, DUTAMEDAN.COM – Pemerintah Kota Tanjungbalai resmi memasuki tahapan awal pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Proses ini menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Kegiatan ini ditandai dengan keikutsertaan Pemko Tanjungbalai dalam agenda Entry Meeting Pemeriksaan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Agenda tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Pemeriksa Keuangan Negara Wilayah V, Widhy Widayat, dan dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting dari ruang Command Center Dinas Kominfo Kota Tanjungbalai, Kamis (2/4/2026).
Entry Meeting Jadi Tahap Awal Audit Keuangan Daerah
Entry meeting LKPD Tahun 2025 ini merupakan tahapan awal dalam rangkaian proses audit laporan keuangan pemerintah daerah. Tahap ini penting untuk menyamakan pemahaman antara tim pemeriksa dan pemerintah daerah terkait ruang lingkup, metode, serta tujuan pemeriksaan yang akan dilakukan.
Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Tanjungbalai diwakili oleh Sekretaris Daerah Nurmalini. Turut hadir Ketua DPRD Tengku Eswin, Asisten Administrasi dan Umum Walman Riadi P Girsang, Sekretaris DPRD Hamdani, Kepala Inspektorat Indra Halomoan Nasution, Kepala BPKPD Siti Fatimah, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Kehadiran para pejabat ini menunjukkan keseriusan Pemko Tanjungbalai dalam mengikuti proses audit yang menjadi bagian penting dalam menjaga kredibilitas pengelolaan keuangan daerah.
Diikuti Pemerintah Daerah Wilayah V
Entry meeting ini tidak hanya diikuti oleh Pemko Tanjungbalai, tetapi juga seluruh pemerintah daerah yang berada di wilayah kerja Direktorat Jenderal PKN V, yang mencakup wilayah Pulau Jawa dan Sumatera. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memastikan seluruh pemerintah daerah memiliki pemahaman yang sama terkait proses pemeriksaan yang akan berlangsung.
Melalui agenda ini, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, entry meeting juga menjadi momentum awal dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan BPK sebagai lembaga pemeriksa.
Komitmen Pemko Tanjungbalai Dukung Proses Audit
Usai mengikuti kegiatan, Sekretaris Daerah Nurmalini menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Tanjungbalai di bawah arahan Wali Kota Mahyaruddin Salim berkomitmen penuh untuk mendukung proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah siap memberikan seluruh data dan informasi yang dibutuhkan secara terbuka guna memperlancar proses audit. Menurutnya, sikap proaktif dan kooperatif menjadi kunci utama agar pemeriksaan dapat berjalan efektif, tepat waktu, dan menghasilkan laporan yang berkualitas.
“Kami siap memberikan akses seluas-luasnya kepada tim BPK agar proses pemeriksaan berjalan maksimal dan menghasilkan laporan yang berkualitas. Komitmen ini merupakan bentuk keseriusan Pemko Tanjungbalai dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menambahkan pentingnya menjaga komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dengan tim pemeriksa agar setiap tahapan audit dapat berjalan lancar tanpa hambatan berarti.
Upaya Tingkatkan Tata Kelola dan Kepercayaan Publik
Melalui pelaksanaan entry meeting ini, Pemerintah Kota Tanjungbalai berharap dapat terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah secara berkelanjutan. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara bertanggung jawab.
Langkah ini dinilai penting, terutama di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah. Pemeriksaan LKPD menjadi salah satu instrumen utama untuk memastikan bahwa setiap penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.
BPK Apresiasi Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan
Sementara itu, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, Widhy Widayat, menyampaikan bahwa entry meeting ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pemeriksaan semester I tahun 2026.
Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi sarana untuk menyamakan persepsi antara pemerintah daerah dan tim pemeriksa, sekaligus memperkuat komitmen kepala daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik.
Selain itu, Widhy juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang telah menyampaikan laporan keuangan tepat waktu pada akhir Maret lalu.
“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang sudah turut berpartisipasi dalam melakukan pemeriksaan harta negara,” ujarnya.
Penutup
Dengan dimulainya tahapan pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2025, Pemko Tanjungbalai menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Melalui kerja sama yang baik dengan BPK RI, diharapkan proses audit berjalan lancar dan menghasilkan laporan yang kredibel serta bermanfaat bagi pembangunan daerah ke depan.
