DUTAMEDAN.COM, Surabaya – Kementerian PUPR telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat pada momen libur Natal dan tahun baru 2023/2024. Salah satunya yaitu menghentikan semua kegiatan perbaikan jalan paling lambat pada 15 Desember 2023, baik itu di jalan tol maupun non-tol.
“Kami memastikan tidak ada kegiatan perbaikan jalan (tol dan non tol) selambat-lambatnya pada H-10 atau 15 Desember 2023,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI terkait Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi Libur Natal 2023 dan tahun baru 2023.
Kendati demikian, pihaknya tetap memastikan seluruh jalan nasional fungsional, tidak ada lubang, serta rambu dan marka terpasang lengkap. Di samping itu, Kementerian PUPR akan melakukan sejumlah langkah untuk meningkatkan layanan jalan tol pada momen libur Natal dan tahun baru 2023/2024, meliputi :
Pengaturan ulang flow kendaraan TIP Km 88A, Km 389A, dan Km 725A Trans Jawa; penambahan petugas pengaturan lalin di TIP Km 57A, Km 62B Japek, Km 45A, dan Km 38B, serta penambahan water barrier;
Optimalisasi penggunaan Rest Area Management System (RAMS), CCTV untuk pemantauan kapasitas parkir, serta pengawasan keamanan dengan menugaskan personel satgas;
Peningkatan kualitas dan estetika jalan tol dengan beautifikasi dan landscaping dengan kegiatan pengecatan marka jalan, pemeliharaan guard rail, jembatan/JPO/overpass, pembatas beton, serta penanaman dan perawatan pohon;
Menyediakan aplikasi BPJT Info yang dapat diakses melalui telepon seluler untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas, prakiraan cuaca, call center, peta jalan tol, dan info tempat istirahat dan pelayanan;
Menyediakan 37 Toilet Cabin, 26 unit Mobil Tangki Air, 10 Bus Toilet, 20 unit vacum tinja, dan 34 Hidran Umum di lokasi rest area jalan tol dan ruas jalan nasional. Kementerian PUPR juga akan menyiagakan Tim Tanggap Bencana untuk mengantisipasi kondisi darurat pada titik-titik rawan bencana (banjir, genangan air, dan tanah longsor).
Kementerian PUPR juga akan menyiagakan Tim Tanggap Bencana untuk mengantisipasi kondisi darurat pada titik-titik rawan bencana (banjir, genangan air, dan tanah longsor). “Kami akan terus berkoordinasi dengan Kemenhub, Korlantas, BMKG, BUJT, dan Kementerian atau lembaga lain yang terkait untuk kelancaran lalu lintas. Untuk yang jalan nasional tambahannya tidak terlalu banyak tapi kemantapannya bertambah. Khusus nya untuk Pulau Jawa dan Bali yang menjadi favorit dalam perjalanan Nataru ini sepanjang 7.090 km kemantapannya 96,43 persen” pungkas Basuki.
Sementara itu menurut Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, Apri Artoto dalam pertemuan Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi V DPR RI di Kantor Pelindo, Surabaya, Jatim, Rabu (6/12/2023), menjelaskan jalan tol di Jatim yang telah beroperasi sepanjang 491 km yaitu Tol Solo-Ngawi (90 km); Tol Ngawi-Kertosono (87 km); Tol Kertosono-Mojokerto (40 km); Tol Surabaya-Mojokerto (36 km); Tol Surabaya-Gresik (21 km); Tol Surabaya-Gempol (49 km); Tol Waru-Juanda (13 km); Tol Gempol-Pasuruan (34 km); Tol Pasuruan Probolinggo seksi 1-4A (40 km); Tol Gempol-Pandaan (14 km); Tol Pandaan-Malang (38 km); dan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar Seksi 1-3 (29 km).
Kementerian PUPR melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali telah mempersiapkan jalan nasional di Provinsi Jawa Timur dimana total panjang jalan 2.361 km dengan kondisi kemantapan jalan 97,80?n jembatan yang membentang sepanjang 24.706 m dengan kondisi kemantapan jembatan 86,1%. Saat ini juga tengah mempercepat dua pekerjaan untuk mendukung kelancaran lalu lintas libur Nataru 2023 yaitu pekerjaan penggantian Jembatan Kali Glidik II Lumajang yang sudah fungsional pada 2 November 2023 dan pekerjaan pembangunan Flyover Djuanda Sidoarjo yang direncanakan dapat beroperasi pada 15 Desember 2023 mendatang.
“Pastinya akan dilakukan upaya di lapangan untuk mengurai kemacetan baik di ruas jalan tol maupun ruas jalan nasional. Kalau antisipasi bencana, untuk di Jatim kita sudah menyiapkan disaster relief unit di lokasi yang memang secara histori itu lokasi rawan bencana. Sehingga jika terjadi bencana dapat dimobilisasi segera mungkin,” jelas Apri. ( Vian EY )
