DUTAMEDAN.COM – Penggiat Politik dan Hukum Tata Negara Rizki Mardhatillah turut serta sebagai pembicara dalam acara Talkshow Caleg (Cakap – Cakap Legislatif) yang bertemakan “Tugas dan Fungsi Legislatif dalam Mewujudkan Public Policy”. Kegiatan ini dilaksanakan di Sundawani Hall Cafee & Resto, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Pahlawan, Kota Binjai, Sabtu (11/11/2023).
Acara ini dipandu oleh moderator Isminar, S.Pd.I, M.Pd itu. Selain Rizki Mardhatillah, hadir juga narasumber lainnya, di antaranya: Anggota DPD RI Dr H Dedi Iskandar Batubara, Anggota DPRD Sumut H Zainuddin Purba dan Anggota DPRD Kota Binjai H Irhamsyah Putra Pohan SE.
Dalam ringkasan argumen yang disampaikan, Rizki Mardhatillah mengatakan, “Patut kita pahami bersama, lembaga legislatif merupakan bagian dari pada pembagian kekuasaan yang dicetuskan oleh John Locke yang selanjutnya dikembangkan oleh Montesqueu dan dikenal dengan istilah Trias Politica.”
Lanjutnya, “Arti kata lain, pembagian kekuasaan ini dapat disimpulkan sebagai fokus (attack power) untuk mewujudkan pencapaian dari sebuah kedaulatan, baik di antara legislatif (pembuat aturan), eksekutif (menjalankan aturan/pelayanan) dan yudikatif (penegakkan aturan/hukum/kehakiman).”
Dari ketiga (trias politica) lembaga kekuasaan itu, sambungnya, dua di antaranya dilahirkan dari peran partai politik atau gabungan partai politik, yakni legislatif dan ekselutif, dengan regulatif peraturan yang berlaku.
Dalam rangka menyambut pemilu yang jatuh pada 14 Februari 2024 mendatang, Rizki pun mengajak seluruh komponen subjek hukum, baik kalangan masyarakat, kaum intelektual/ terpelajar (mahasiswa), menjadikan pemilu 2024 sebagai refleksi utama untuk mencapai harapan Pancasila dan Konstitusi (UUD 1945).
“Pemilu merupakan pesta rakyat, harus melek dan bersuka cita menyambutnya. Bukan hanya bersuka cita mencoblosnya saja, tetapi hasil dari pada pilihan kita juga menjadi harapan besar bagi kita seluruh rakyat Indonesia terkhusus di Kota Binjai. Eksekutif yang kita hasilkan harus mampu melanjutkan pembangunan maupun kesejahteraan dan legislatif yang kita pilih juga harus mampu melahirkan legislasi atau kebijakan yang memihak kemaslahatan umum (publik),” urai pengurus Depinas SOKSI ini.
“Tapi kalau salah memilih pada pemilu 2024 mendatang, ya konsekuensi maupun resikonya juga tidak main-main. Yang pertama rakyat menjadi objek penyesalan kembali. Kedua, berdampak salah dalam kebijakan. Kalau salah memilih, salah kebijakan, otomatis akan salah penerapannya dan mengakibatkan kehancuran di segala sektor,” tukas Politisi Partai Golkar ini.(js/mc)
