ACEH TIMUR, DUTAMEDAN.COM – Seribuan warga terdampak banjir di Kabupaten Aceh Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan Pendopo Bupati, Jumat (3/4/2026). Mayoritas peserta aksi merupakan kaum ibu yang menyuarakan kekecewaan atas penanganan pasca-bencana yang dinilai belum maksimal.
Aksi tersebut merupakan lanjutan dari gerakan sebelumnya yang dilakukan masyarakat korban banjir. Massa sebelumnya berkumpul di halaman Masjid Agung Darussalihin pada Kamis (2/4/2026) sekitar pukul 11.00 WIB sebelum bergerak menuju lokasi aksi.
Soroti Penanganan Pasca-Banjir yang Dinilai Lambat
Dalam aksi tersebut, warga menyoroti berbagai persoalan yang terjadi sejak banjir melanda pada 26 November 2025. Hingga lima bulan pasca-bencana, sejumlah masalah dinilai belum terselesaikan secara optimal.
Beberapa hal yang menjadi sorotan di antaranya keterlambatan penanganan darurat, distribusi logistik yang tidak merata, belum maksimalnya penyediaan hunian sementara, hingga persoalan data korban yang dinilai tidak akurat. Kondisi ini disebut berdampak langsung pada lambatnya penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.
Masri, salah satu orator dalam aksi tersebut, menyebut unjuk rasa ini sebagai bentuk kekecewaan sekaligus upaya memperjuangkan hak korban banjir yang belum terpenuhi.
“Sebagian besar masyarakat yang hadir adalah korban banjir yang hak-haknya terabaikan akibat carut-marutnya penanganan pasca-bencana di Aceh Timur,” ungkap Masri.
Data Penerima Bantuan Dinilai Bermasalah
Masri yang juga menjabat sebagai Ketua Aliansi Pers Kawal Rehab Rekon Pasca Banjir Aceh menyoroti persoalan serius terkait data penerima Jaminan Hidup (Jadup). Ia menilai terdapat indikasi ketidaktepatan sasaran bahkan dugaan diskriminasi dalam pendataan penerima bantuan.
“Banyak data penerima Jadup yang janggal dan tidak tepat sasaran. Contohnya, di Kecamatan Pante Bidari, Desa Seuneubok Saboh, yang merupakan daerah terdampak parah, tidak satu pun korban tercatat sebagai penerima Jadup. Sementara itu, di Desa Pante Rambong, 450 Kepala Keluarga (KK) lebih tercatat sebagai penerima Jadup, di Desa Meunasah Tunong, yang menurut laporan warga menjadi penerima Jadup adalah keluarga mantan keuchik dan anggota Polri yang tidak terdampak,” ungkapnya.
Ia juga memaparkan ketimpangan serupa di wilayah lain. Di Kecamatan Madat, dari 600 kepala keluarga yang diajukan sebagai penerima bantuan, hanya sebagian kecil yang tercatat menerima.
“Yang tercatat sebagai penerima Jadup adalah keluarga perangkat desa, sementara korban yang benar-benar terdampak parah tidak mendapatkan hak mereka. Hal ini menciptakan ketidakadilan dan kesenjangan di masyarakat,” tegas Masri.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya terjadi di satu wilayah, tetapi hampir merata di berbagai gampong terdampak banjir di Aceh Timur.
“inilah yang menyebabkan korban banjir merasa hak-haknya hilang dan terabaikan, harusnya bupati harus jujur dan mengakui kesalahan dan kelemahan dalam pendataan, bukan terus mencari pembenaran dan membebani masyarakat untuk mengajukan data, padahal pendataan telah dilakukan beberapa tahap, termasuk sanggahan, akan tetapi data yang disanggah tidak berubah di BNBA, ini bisa kita uji petik,” cetus Masri.
Penjelasan Bupati Terkait Data Korban
Menanggapi aksi tersebut, Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Farlaky memberikan penjelasan kepada para pengunjuk rasa. Ia menyampaikan bahwa data korban banjir yang digunakan dalam penyaluran bantuan berasal dari pemerintah daerah yang diajukan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Berdasarkan data yang disampaikan, terdapat sekitar 25 ribu korban banjir yang tercatat, meliputi kategori rumah rusak berat, sedang, dan ringan. Dari jumlah tersebut, pada tahap pertama, Kementerian Sosial RI telah menyalurkan bantuan kepada 7.600 kepala keluarga yang dinilai memenuhi syarat sebagai penerima Jaminan Hidup.
Iskandar juga menjelaskan bahwa data penerima bantuan tersebut telah melalui proses verifikasi dan sinkronisasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) guna memastikan kesesuaian dengan data kependudukan.
Penutup
Aksi unjuk rasa ini mencerminkan keresahan masyarakat terhadap penanganan pasca-banjir yang dinilai belum merata dan tepat sasaran. Warga berharap pemerintah daerah dapat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendataan dan distribusi bantuan, sehingga hak-hak korban banjir dapat terpenuhi secara adil dan transparan. (Red/01)
