Medan, DUTAMEDAN.COM – Pemanasan global telah memicu perubahan iklim yang disebabkan oleh emisi karbon dioksida, termasuk di dalamnya emisi CO₂ yang signifikan. Indonesia dengan emisi CO₂ mencapai 800 juta ton, menduduki peringkat ketiga dalam emisi terbesar di dunia.
Direktur Eksekutif Green Justice Indonesia, Dana Pratama Tarigan mengatakan, peningkatan emisi bukan hanya karena gas rumah kaca, melainkan juga karena eksploitasi nikel ilegal di Indonesia.
“Setiap 1 Kg nikel yang dieksploitasi dapat menghasilkan 13 Kg karbondioksida (CO₂) emisi,” ujar Pratama saat menjadi narasumber perubahan Iklim, Sabtu (9/12/23).
Proyeksi produksi nikel indonesia pada tahun 2035 mencapai 59,50 ribu ton berpotensi menghasilkan 773 ribu ton emisi CO₂ jika dilakukan secara ugal-ugalan. Pratama juga mengamati bahwa eksploitasi nikel rentan terhadap korupsi oleh pemangku kebijakan.
“Ini menjadi lahan korupsi, terbukti dengan kasus ekspor nikel ilegal di Sulawesi. Hanya satu kasus yang terungkap, namun sebenarnya banyak yang ilegal,” katanya.
Selain itu, Pratama menyingung paradigma pembangunan zero emisi ternyata masih melibatkan emisi besar. Eksploitasi besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan baterai listrik berpotensi menciptakan masalah lingkungan.
“Negara-negara besar dan kota-kota besar di Indonesia mungkin menikmati udara bersih, tetapi di sejumlah daerah seperti Sulawesi hingga Maluku Utara, terjadi eksploitasi hutan yang berdampak pada pencemaran yang besar hanya untuk kebersihan kota-kota kita,” tambahnya.
Pratama juga menyoroti dampak sosial dari eksploitasi nikel ilegal, yang mengubah menghancurkan mata pencaharian masyarakat pesisir dari budidaya rumput laut.
“Sebagian besar masyarakat pesisir yang sebelumnya menggantungkan hidup dari budidaya rumput laut kini beralih profesi, karena dulu rumput laut itu berwarna putih sekarang hitam karena dampak penambangan nikel ilegal,” jelasnya.
Baca Juga : Ribuan Hektar Sawah di Tiongkok Gagal Panen Akibat Pemanasan Global
Sementara itu, kebijakan yang terus berubah dalam setiap 3 bulan dan kurangnya pengawasan menimbulkan dampak serius pada lingkungan dan masyarakat setempat. Bila eksploitasi nikel terus berlangsung, diperkirakan 15 tahun ke depan nikel Indonesia akan habis.
“Baik Kepres, Permen, Perda itu terus dikeluarkan untuk melayani transisi mineral. Selama metode eksploitasi masih seperti ini, penurunan suhu yang menjadi target indonesia tidak tercapai, yang hanya menikmati hanya segelintir pengusaha. Pemerintah harus mengatasi masalah ini sesuai dengan undang-undang eksploitasi mineral dan memastikan keberlanjutan sumber daya,” pungkasnya. (khairul/hm24)