Simalungun, DUTAMEDAN.COM – Sekretaris Komisi B DPRD Prvonsi Sumatera Utara mendorong Pemerintah melakukan kajian ulang untuk mensinergikan Industri pariwisata dan perikanan budi daya.
Hingga saat ini masyarakat yang ada di pesisir kawasan Danau Toba masih banyak yang mengandalkan mata pencarian dari kegiatan budidaya ikan nila tilapia atau ikan nila dengan sistem keramba jaring apung (KJA),”ujar Gusmiyadi, Rabu (29/11).
Gusmiyadi juga mengatakan, potensi perputaran ekonomi dari hasil budidaya perikanan di kawasan Danau Toba juga mencapai Rp5 triliun per tahun dan juga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, pemandangan alam dari atas keramba jaring apung juga tidak kalah indah dengan sejumlah destinasi favorit para turis, sehingga tempat pengembangbiakan ikan Tilapia atau nila juga memiliki peluang tinggi untuk merambah pariwisata.
“Potensi hiburan yang dimiliki tempat-tempat pengembangbiakan ikan tilapia atau yang familiar dikalangan masyarakat dengan sebutan keramba jaring apung ikan mujahir, para wisatawan juga bisa berphoto dengan latar belakang Danau Toba langsung,
Kemudian manfaatkanya dengan membuka restoran terapung dan hasil budidaya dari perikanan itu bisa dijadikan ciri khas sajian makanan untuk wisatawan dengan berbagai rasa.
“Artinya tempat pengembangbiakan ikan tilapia (Nila) juga mempunyai daya tarik untuk menyasar para penikmat kuliner sekaligus membuka objek wisata baru dengan memberi makan ikan-ikan yang dibudidayakan sembari menikmati kuliner ikan air tawar rasa andaliman,”ujarnya.
Putra kelahiran kota Pematang Siantar itu menambahkan, selain menjaring turis mancanegara, kegiatan ini juga ditujukan untuk mengenalkan budaya nusantara dan mengenalkan kuliner ikan air tawar serta menambah lahan pekerjaan bagi masyarakat sekitar lokasi jaring Apung.
“Jadi kawasan pembesaran ikan Nila juga dapat menjadi tempat wisata .Untuk itu, pemerintah harus melakukan kajian ulang untuk mensinergikan Industri pariwisata dan perikanan budi daya, karena keberadaan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat dan pengurangan KJA bukan solusi tetapi akan menibulkan gejolak yang rumit dikarenakan masalah perut” pungkasnya.**