DELI SERDANG, DUTAMEDAN.COM – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Deli Serdang kembali meraih penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk keenam kalinya.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menpan-RB, Abdullah Azwar Anas kepada Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Deli Serdang, Ali Yusuf Siregar disaksikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Selasa (21/11).
Penghargaan keenam kalinya sebagai Top Inovasi Pelayanan Publik tersebut merupakan Top 45 Tahun 2020, Top 99 Tahun 2021, Top 45 Tahun 2022 dan Top 99 Tahun 2023. Sekaligus Top Inovasi yang keenam, setelah sebelumnya meraih Top Inovasi 99 Tahun 2016 dan Top 99 Tahun 2017.
Usai menerima penghargaan itu, Plt Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi di dalam membidani Inovasi Demi Sepeda Bagus tersebut, khususnya kepada Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Deli Serdang.
Dikatakan Ali, penghargaan yang diterima bukan merupakan tujuan akhir inovasi, namun kerja keras yang dilakukan selama ini sudah diakui oleh pemerintah pusat.
“Semoga kerja keras dan penghargaan ini sebagai penyemangat dan mampu memajukan Deli Serdang, terutama di bidang pendidikan sesuai visi misi Deli Serdang yang maju dan sejahtera dengan masyarakatnya religius dan rukun dalam kebhinekaan,” ucapnya.
Didampingi Kepala Dinas Pendidikan, Yudy Hilmawan, Plt Bupati kembali menjelaskan latar belakang lahirnya Inovasi Demi Sepeda Bagus tersebut, antara lain akses pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Kabupaten Deli Serdang belum terlayani dengan baik.
Sekolah Luar Biasa (SLB) dikelola pemerintah provinsi belum mampu menjangkau ABK, yang mayoritas di pedesaan, kawasan pesisir dan daerah dengan kantong kemiskinan.
Sekolah Inklusi sebagai solusi pendidikan bagi ABK menyisakan banyak masalah. Dalam hal pembelajaran di kelas, kurangnya tenaga pendidikan yang paham ABK, serta kurangnya sarana-prasarana pendukung bagi ABK.
Latar belakang lainnya adalah kerja sama antara pihak sekolah dengan orang tua belum berjalan baik, dan terakhir tidak semua ABK bisa belajar di Sekolah Inklusi, karena kondisi fisik tak sempurna. (BG/DS)